Webinar MIPI Bahas Status Jakarta Usai tak lagi Jadi Ibu Kota Negara
Jakarta – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Gelar Webinar dengan tema “Otonomi Jakarta Pasca Tidak Lagi Menjadi Ibukota Negara”, Webinar ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Dr. Baharuddin Thahir.
Ia menyampaikan terkait status Otonomi Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibukota Negara, Jakarta walaupun sudah bukan menjadi Ibukota Negara lagi akan tetap mendapat Otonomi Khusus, keputusan ini tentu merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
“Jakarta yang sebentar lagi tidak menjadi Ibukota Negara akankah diberi juga status Otonomi Khusus, yang tentu saja keputusan ini akan ditentukan yang terbaik oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Turut hadir sebagai narasumber: Antam Novambar, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Teguh Yuwono Wakil Dekan I FISIP Universitas Diponegoro, dan Yayat Supriatna, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti.
Yayat Supriatna menyampaikan permasalahan yang berdampak langsung terhadap Provinsi DKI Jakarta adalah prosedur tentang Pemerintahan Pusat, yang dimana nanti pada tahun 2024 akan berpindah Administrasi Pemerintahan Pusat dari Jakarta ke Kalimantan Timur di Ibukota Nusantara.
“Tata Kelola wilayah dan Tata Pemerintahan di Jakarta yang juga berstatus sebagai Pusat Pemerintahan yang dimana aspek pembangunan di Jakarta akan sedikit terganggu dengan peralihan status Otonomi Khusus,” katanya.
“Pembangunan di Jakarta yang dilakukan oleh Gubernur ada yang sejalan dengan Pemerintahan Pusat dan juga ada yang tidak sejalan dengan pengembangan yang akhirnya apakah akan terjadi Intregasi antar pembangunan tersebut,” tambahnya
Teguh Yuwono S menyampaikan terkait implikasi terkait Jakarta yang tidak menjadi Ibukota Negara.
“Wacana Publik tentang IKN baru atau Jakarta pasca IKN adalah berbicara tentang desain dan implikasi ekonominya, akan tetapi melupakan ranah publik tentang wacana sistem Pemerintahan ini,” tukasnya.
“Implikasi IKN yakni Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia dan juga menjadi tempat Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Pusat,” tambah Teguh.
