Kemendagri Apresiasi Papua Barat Kendalikan Laju Inflasi
Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menjadi daerah dengan tingkat inflasi paling rendah dibanding provinsi lain di Indonesia. Pencapaian tersebut diungkap pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/11/2022).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Papua Barat dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebit dilakukan menggunakan kerangka 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Kita berharap ini sinergi kita bersama untuk supaya bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Ini juga salah satu upaya untuk kita menekan inflasi di daerah,” katanya
Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw secara virtual mengungkapkan secara lebih lanjut terkait kerangka 4K tersebut.
Pertama, keterjangkauan harga dalam praktiknya dilakukan melalui beberapa upaya. Dalam hal ini Pemprov Papua Barat melaksanakan monitoring harga harian pada empat pasar, serta melakukan sidak pasar dan operasi pasar untuk mencegah spekulasi harga di tingkat pedagang pengecer. Pemprov juga menetapkan standarisasi tarif ojek dalam kota di Kabupaten Manokwari oleh Persatuan Pejasa Roda Dua Manokwari, dan tarif sementara angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Sorong. Pemprov juga melakukan kerja sama antardaerah menghasilkan bahan baku pakan ternak.
“Juga menggelar pasar murah di berbagai wilayah, baik di Kabupaten Manokwari dan juga di Kota Sorong, di Kabupaten Sorong dengan menghadirkan paket sembako yang murah. Harga 160 ribu, harga paket kita buat 100 ribu untuk warga masyarakat,” tuturnya.
Kedua, ketersediaan pasokan dilakukan dengan penanaman 2.000 bibit cabai di lahan replanting sawit. Selanjutnya dilakukan launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilaksanakan di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, serta mencanangkan program “Gerakan Manokwari Menanam Tanaman Pangan Pendamping Beras” di Kampung Weluri, Distrik Manokwari Selatan. Selain itu juga diberikan berbagai bantuan dana insentif bagi pihak yang membutuhkan.
“Demikian juga bantuan BBM kepada nelayan ini juga kami lakukan, (sebanyak) 50 liter, per bulan kepada para nelayan,” terangnya.
Ketiga, kelancaran distribusi dilakukan dengan melakukan percepatan pembangunan ruas jalan Trans Papua Barat, perluasan Bandara Rendani di Manokwari, hingga pembangunan Bandara Siboru Fak Fak.
“Yang lain adalah kami juga mengaktifkan moda transportasi yang dikelola oleh BUMD kami, PT (Papua) Doberai Mandiri untuk memanfaatkan transportasi barang dari dan ke kabupaten dan dan distrik,” tuturnya.
Keempat, komunikasi efektif dilakukan dengan pelaksanaan high level meeting dan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi. Tak hanya itu, Pemprov juga melakukan imbauan dan persuasi moral kepada distributor dan pedagang untuk tidak menaikkan harga barang pasca-penyesuaian subsidi BBM.
“Melakukan imbauan-imbauan kepada masyarakat agar tidak panic buying. Juga menerapkan belanja bijak dan juga imbauan agar pemanfaatan pekarangan hijau untuk pengendalian inflasi,” tegasnya.
