Dukung Pemda, MIPI Angkat Potensi Kota Kendari

Jakarta – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mendukung pengembangan potensi pemerintah daerah (Pemda). Dukungan itu diwujudkan MIPI dengan menggelar webinar bertajuk “Menguak Potensi Daerah dan Inovasi Pj. Walikota Kendari”, Sabtu, 19 November 2022. Webinar ini menghadirkan dua narasumber, Pj. Wali Kota Kendari Asmawa dan Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) I MIPI James Robert Pualillin.

Dalam sambutannya, Ketua Umum (Ketum) MIPI Bahtiar mengatakan, forum ini menjadi sangat baik dan penting karena memberi kesempatan yang luas kepada kepala daerah khususnya Pj. Wali Kota Kendari untuk mengungkap potensi juga inovasi yang ada di Kota Kendari.

“Forum ini memang sengaja disediakan untuk Pak (Pj.) Wali Kota (Kendari) ini. Jadi MIPI sangat berkepentingan dan hendak berkontribusi, memfasilitasi pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah menginformasikan pada kita semua tentang peluang-peluang, kebaikan-kebaikan (yang dimiliki),” katanya.

Lanjut dia, dengan adanya informasi terkait potensi Kota Kendari, diharapkan dapat menarik investor dari berbagai pihak termasuk swasta agar berinvestasi.
Dalam paparannya, Pj. Wali Kota Kendari Asmawa menjelaskan, kondisi Kota Kendari secara geografis terdiri dari 11 kecamatan dan 65 kelurahan. Kota Kendari adalah nama kota dan dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang diresmikan sebagai kota madya pada 27 September 1995. Sementara itu, jumlah penduduk Kendari pada tahun 2021 sebesar 350.267 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2021 sebesar 2 persen.

“Sebagai ibu kota provinsi, maka barometer terkait dengan pembinaan kemasyarakatan, pengendalian kependudukan, dan pembinaan aparatur itu ada di Kota Kendari,” ujarnya.

Asmawa mengungkapkan beberapa isu strategis pembangunan yang ada di Kendari. Pertama, penyediaan infrastruktur perkotaan, perumahan, dan permukiman. Kedua, pembangunan sumber daya manusia (SDM), kebudayaan, dan pariwisata. Ketiga, peningkatan daya saing ekonomi, kualitas lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Keempat, pembinaan ideologi, tata kelola kependudukan, dan reformasi birokrasi.

“Sebagai posisi sebagai kota transit, maka kami mendorong peningkatan SDM, termasuk kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan yang nanti bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di Kota Kendari,” ujarnya.

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan Kota Kendari pada tahun 2023 yaitu penguatan ekonomi dan sosial melalui peningkatan dan pengembangan sektor unggulan berbasis kerakyatan serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan publik berbasis informasi dan teknologi. Sedangkan program prioritas Kota Kendari tahun 2023 yaitu peningkatan infrastruktur perkotaan, pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang pendidikan, dan pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Tugu EX-MTQ.

“Kita pastikan bahwa, pada saat Bapak/Ibu warga masyarakat Kota Kendari dan juga warga yang berkunjung ke Kota Kendari, ingin mencari misalnya kuliner, maka pusat kuliner akan ada di lokasi ini. Ingin mencari apa sih hasil UMKM Kota Kendari atau Sulawesi Tenggara secara umum, nanti akan kita hadirkan,” terangnya.

Di sisi lain, Wakil Sekjen I MIPI James Robert Pualillin mengatakan, pada zaman sekarang yang menjadi tantangan yaitu bagaimana mengubah VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang tidak nyaman menjadi VUCA yang nyaman. Menurutnya, saat ini pemerintahan tengah mengalami masa transisi ke dunia digital yang membawa masyarakat lebih siap terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi.

“Kita tidak bisa lagi meniscayakan namanya digital informasi. Jadi bagaimana pemerintah itu bisa bekerja dengan cepat, transparan, akuntabilitas, kolaborasi, inovasi, demokrasi adalah dengan melibatkan digital informasi tadi,” tuturnya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Kendari diharapkan memiliki visi yang baik, memahami persoalan, mau mendengar, mau melihat, dan mau belajar. Harapannya pula ke depan hadir sosok figur pemerintahan baru yang bisa mengubah mindset, management set, dan culture set yang lebih berorientasi pada pelayanan publik.

“Artinya, kita harus menghadirkan sosok figur pemerintahan yang baru, yang tidak lagi suka mengatur dan memerintah, atau hanya sekadar menggunakan kekuasaan dengan seremoni-seremoni saja dan hanya terbatas pada sloganitas, berubah menjadi pemerintahan yang mampu melayani, yang bersifat fleksibel,” tuturnya.