Dirjen Dukcapil: Penerapan Identitas Kependudukan Digital Mampu Menghemat APBN

Surabaya – Ditjen Dukcapil Kemendagri menetapkan target bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, yakni cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk tahun ini sebesar 25% dari jumlah pemilik KTP-el di daerah.

Untuk mencapai target tersebut, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh meminta jajaran Korps Dukcapil tidak hanya menunggu pemohon yang datang ke Disdukcapil. “Kalau begitu kecil kemungkinan tercapainya. Sebab yang datang ke Disdukcapil seluruh Indonesia dalam setahun itu hanya 25 juta orang atau 10% untuk mengurus KTP-el, untuk rekam baru, ganti elemen data, dan karena hilang/rusak. Bahkan di tahun 2022 kemarin hanya di bawah 20 juta pemohon,” ungkap Dirjen Zudan dalam Rapat Koordinasi Forum Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya, Jumat (27/1/2023).

Zudan menyebutkan, syarat membuat IKD hanya KTP-el, maka penduduk sudah bisa mengaktivasi KTP Digital ke dalam HP. “Target kita 25% dari penduduk berKTP-el atau kurang lebih 50 juta IKD tahun ini. Caranya harus rajin mendatangi tempat-tempat orang yang sudah banyak ber KTP-el,” kata Zudan sembari mencontohkan program Dukcapil Goes to Campus yang sudah digelar di Universitas Sebelas Mare (UNS), Solo, dan IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. “Tanggal 14-15 Februari kami rencanakan datang ke Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Maka untuk Dukcapil se Jatim, jajaki dengan Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), nanti kita bisa turun bareng ke Jatim.”

Dalam mendorong penerapan IKD, Zudan menyebut dirinya mengambil solusi yang asimiterik. Contoh ada hotel, saat tamu naik lift makan waktu lama karena lambat atau liftnya kurang. “Solusi yang simetrik itu menambah jumlah lift, sehingga pelanggan puas bisa cepat naik menuju kamar hotel.”

Tetapi menambah lift itu mahal. Maka manajemen hotel berpikir asimetris dengan memperhatikan perilaku pelanggan hotel. Ternyata, kalau ada cermin pelanggan itu bisa ngaca.

“Betulkan kerah, menyisir, betulkan ikat pinggang. Yang ibu-ibu betulkan jilbab atau lipstik. Nah, pemilik hotel memasang cermin di depan lift melingkar sehingga orang saat menunggu lift nggak merasa satu menit menunggu.”

Apa yang terjadi? Ternyata complain terhadap hotel menurun drastis. Pelanggan nggak keberatan menunggu lift karena ada cermin.

“Itulah yang kita lakukan dengan IKD. Setiap tahun KTP-el menjadi salah satu penyebab tone negatif Dukcapil. Sebabnya ada 3 ‘penyakitnya’ KTP-el. Pertama blanko, kedua temannya blanko yaitu printer dengan ribbon, cleaning kit dan film. Ketiga masalah jaringan.”

Jaringan internet di Indonesia Timur itu sering putus. Menyebabkan pengiriman hasil perekaman itu tidak sempurna. Walhasil KTP tidak jadi, karena failer enrollment. Perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat. Ada juga perekaman sudah selesai dan PRR (print ready record), dan ada blanko, tapi ribbonnya habis. Ada lagi printernya jauh. Merekam di kecamatan, printer untyik mencetaknya di kabupaten.

Lalu, lanjut Zudan, dirinya berpikir bagaimana caranya sekali datang pemohon bisa selesai dapat KTP-el. “Maka kita buat IKD, sekali dia rekam biometrik dan PRR sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke hape pemohon.”

Dengan menerapkan IKD, masih kata Zudan, Dukcapil bisa berhemat APBN kurang lebih Rp13-14 ribu per keping KTP-el. “Sebab harga blankonya Rp10 ribu, ditambah biaya listrik, cleaning kit di beberapa daerah bisa sampai Rp11 ribu, jadi Rp21 ribu. Dengan IKD kita bisa menghemat. Tinggal dikalikan berapa IKD yang kita buat,” demikian Dirjen Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan.