Kemendagri Terus Kawal Penataan Daerah Otsus dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4 DOB Papua
Wamena – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus Dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) terus memberikan asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah daerah otonomi daerah, khususnya 4 (empat) DOB Papua.
Salah satunya ialah peran Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam kapasitas sebagai Eselon I Kemendagri yang ditunjuk Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo untuk bertugas mendampingi dan mengawal jalannya pemerintahan daerah di Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan.
Hal itu diungkapkan Wamendagri Jhon Wempi Wetipo dalam kunjungan kerjanya ke Wamena, Jumat (26/5/2023). Dalam kunjungannya tersebut, Wamendagri juga berharap Kantor Gubernur Papua Pegunungan segera dibangun agar aktivitas perkantoran bisa berjalan optimal.
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik yang turut mendampingi kunjungan kerja Wamendagri ke Wamena, Papua Pegunungan tersebut menyampaikan, kesepakatan antara pemerintah dan Masyarakat untuk memulai pembuatan jalan di lahan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, sebagai langkah pembangunan pemerintahan.
“Pemprov diharapkan dapat mengajukan Proposal untuk bantuan pembangunan rusun ASN dan Korem ke Ditjen Perumahan PUPR,” kata Akmal.
Di sisi lain, Akmal juga mengingatkan dalam rangka memastikan Penyelenggaraan Pemerintahan di 4 (empat) wilayah DOB Papua, yaitu terkait: Aset dan Hibah Sarana Prasarana Manajemen ASN.
Untuk mendukung hal tersebut, Akmal berpesan kepada Pemda, untuk merujuk kepada Surat Wakil Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2095/SJ Tanggal 6 April 2023, agar Pemerintah Daerah untuk menyampaikan keinginan Pelaksanaan Agenda Roadmap Implementasi Undang-Undang Pembentukan Provinsi di Wilayah Papua.
“Menindaklanjuti hal itu, telah dilaksanakan Konsolidasi dengan Gubernur Papua Induk, empat Pj Gubernur, empat DOB dan jajarannya serta Kemendagri dan komponen terkait,” kata Akmal.
Selanjutnya, sambung Akmal, untuk menindaklanjuti hasil konsolidasi tersebut, telah dilaksanakan pertemuan dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang diketuai Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin dan 4 Pj. Kepala Daerah DPB Papua di Hotel Borobudur pada Selasa, 30 Mei 2023.
