Jawa Barat – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menekankan pada daerah mengoptimalkan pelaksanaan testing PCR/Antigen sebagai upaya mitigasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK) di wilayahnya. Hal ini diperlukan mengingat identifikasi hewan terdampak tidak dapat dilakukan hanya secara kasat mata/fisik.
“Penggunaan anggaran BTT yang efektif dan efisien disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk penanganan PMK,” ujar Iwan dalam kunjungannya ke kantor Bupati Bandung Barat, akhir pekan ini.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Maman Sulaiman melaporkan data sebaran PMK di KBB. Hewan terdampak PMK sebagian besar adalah sapi perah (93,1%) sedangkan kondisi kasus PMK relatif masih meningkat namun menunjukkan tingkat kesembuhan yang signifikan. KBB telah melakukan vaksinasi sebesar 12.500 dosis vaksin I Dari target 26.200 dosis di 14 kecamatan dari total 16 kecamatan terdampak. Namun hingga saat ini pemerintah daerah (Pemda) belum melakukan PCR terhadap hewan yang diindikasikan bebas PMK. Untuk melakukan percepatan Pencegahan Penyebaran KBB telah mengalokasikan BTT sebesar 2,4 Milliar untuk pembelian obat-obatan, sarana dan prasarana. Selain itu Surat Edaran (SE) Bupati yang mewajibkan ASN untuk membeli daging dari peternak lokal minimal 2 kg dalam bentuk kepedulian Pemerintah KBB terhadap peternak yang terdampak wabah PMK.
Beranjak ke Kabupaten Subang, Sekretaris Daerah Subang Asep Nuroni mepaparkan bahwa Jumlah total kasus sebesar 1.169 ekor yang tersebar di 13 kecamatan dan 18 desa dengan kondisi sembuh 1.108 ekor, mati sebanyak 15 ekor, potong bersyarat 41 ekor dan hanya tersisa 5 ekor yang berisiko, sedangkan testing PCR baru dilakukan sebanyak 31 sampel. Subang telah melakukan Vaksin sebanyak 10.485 ekor ternak dari 10.500 vaksin yang diterima dan sebanyak 1277 ekor ternak telah menerima Vaksin ke dua.
Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi vaksinasi serta berdiskusi dengan camat dan kelompok masyarakat peternak di Kantor Kecamatan Cipunagara. Hingga saat ini wilayah Kecamatan Cipunagara yang sebagian besar merupakan peternak sapi perah masih terbebas (zero case) wabah PMK.
Camat Cipunagara Ganjar Taufiq menjelaskan, strategi kami dalam menangani Wabah PMK adalah dengan melakukan Biosecurity yang intensif serta mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor.
Merespons itu, Direktur SUPD II Iwan Kurniawan mengapresiasi capaian Kecamatan Cipunagara.
“Ini merupakan prestasi untuk Cipunagara yang telah mencapai Zerocase namun Pengawasan lalulintas hewan ternak perlu ditingkatkan untuk mencegah penyebaran dan mempertahankan kondisi kesehatan hewan di wilayah yang kasus PMK nya telah teratasi,” tambah iwan.
Melanjutkan perjalanan Ke Kabupaten Kuningan, Bupati kuningan Acep Purnama melaporkan Jumlah total kasus sebanyak 4.181 ekor tersebar di 20 kecamatan dengan kondisi sembuh 1.744, mati 160 ekor dan potong bersyarat sebanyak 286 ekor. Sedangkan Test PCR baru dilaksanakan terhadap 61 sampel. Pemkab Kuningan telah melakukan beberapa tindakan preventif diantaranya vaksinasi sebanyak 6.099 dosis, menerbitkan SE Kewaspadaan Masyarakat terhadap PMK, sosialisasi serta upaya-upaya pengendalian dan penanggulangan PMK yang diperlukan. Diskusi dilanjutkan dengan mengunjungi koperasi karya Nugraha jaya, peternak mengeluhkan dampak ekonomi yang dirasakan dengan kematian ternak (populasi berkurang dari 6.000 ekor/Februari 2022 menjadi 2.400/Juli 2022) serta menurunnya produksi susu hingga 30%.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan Dadi Hariadi menjelaskan, dengan banyaknya peternak dan hewan ternak yang berada di Kabupaten Kuningan namun hanya tersedia dua Dokter hewan, maka kami masih kekurangan SDM dalam melakukan penanganan wabah PMK ini.
Menanggapi itu, Direktur SUPD II Iwan Kurniawan menyebutkan dalam penanganan wabah PMK ini dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar instansi baik di pusat maupun daerah.
“Pentingnya kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah termasuk TNI/Polri, swasta maupun masyarakat dalam penanganan wabah PMK. Updating data terhadap sebaran virus PMK harus dilakukan untuk memonitoring data yang terbaru. Perlunya perhatian khusus untuk penanganan wabah PMK sehingga perkekonomian peternak dapat kembali pulih dan memberikan keamanan dalam pelaksanaan G20,” tegas Iwan.
