Dirjen Teguh Sampaikan Arahan Mendagri Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dukcapil

Jakarta – Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi meminta aparaturnya jangan berpikir ‘business as usual’ dalam urusan perencanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Ditjen Dukcapil Kemendagri. “Jangan selalu itu-itu saja, tetapi harus lebih dinamis sesuai dengan kebutuhan,” tandasnya dalam Rapat Penyusunan Program dan Kegiatan Ditjen Dukcapil Tahun 2024 (Berdasarkan Pagu Indikatif), di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Dirinya mengingatkan, terkait arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang harus diperhatikan Korps Dukcapil. Pertama, perencanaan program dan anggaran harus efektif dan efisien. Kedua, sudahi rapat-rapat yang tidak efektif, cukup rapat di kantor. Ketiga, perhatikan kemanfaatan dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan (outcome and beneficiary).

“Pak Menteri juga meminta kita agar ikut memperhatikan program prioritas nasional khususnya di bidang penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan di 4 daerah otonom baru (DOB) yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, dan juga pertumbuhan ekonomi,” jelas Dirjen Teguh.

Untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024, Teguh menyampaikan 5 arahan Mendagri. Pertama, Ditjen Dukcapil harus bisa menjabarkan dan dibreakdown lagi dalam Renja 2024 mengacu pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

“Kita harus mulai berpikir strategis, mulai tahun depan kita harus bersiap untuk RPJMN 2025-2029 hingga 2045. Saya berharap apa saja yang akan kita buat dalam Renja dan Renstra mendatang mengacu pada hal terkini dalam RPJMN sekarang.”

Kedua, Mendagri membolehkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), namun sebisa mungkin ditekan agar tidak revisi berkali-kali. Ketiga, cermati program yang perlu diprioritaskan pada tahun 2024.

Keempat, drop kegiatan yang tidak bermanfaat, dan Kelima: Efektifkan perencanaan anggaran sehingga tidak ada usulan tambahan untuk tahun 2024.

Dirjen Teguh menekankan, dengan skema pembiayaan program dan kegiatan Ditjen Dukcapil yang tercover dari 3 sumber pendanaan, yakni: Rupiah Murni APBN, PNBP dan PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) dari Bank Dunia, maka semestinya Ditjen Dukcapil tidak perlu lagi mengajukan anggaran tambahan.

“Untuk tahun 2023 saja, selain menggunakan APBN murni, kita pun sedang mengarah pada pembahasan penggunaan PNBP dan berbagai usulan program kegiatan yang didanai PHLN. “Kita juga sudah harus mempersiapkan ‘overrun’ untuk bermacam pengadaannya,” kata Teguh.

Untuk PHLN tersebut, Dirjen Teguh berharap, Juli 2023 sudah dilaksanakan lantaran loan agreement-nya sudah ditandatangan oleh pihak Bank Dunia pada 12 Mei 2023, dan tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Dirinya juga perlu mengingatkan bahwa di tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra. Maka ia mendesak seluruh jajaran Ditjen Dukcapil segera melakukan beberapa hal.

Pertama: Lakukan review dan akselerasi setiap program yang mendukung renstra dan optimalisasi pencapaian target. Kedua, susun langkah-langkah strategis setiap target renstra.

Ketiga, memastikan setiap target renstra didukung dengan anggaran. Keempat, sumber pembiayaan Ditjen Dukcapil selain rupiah Murni-APBN juga berasal dari PNBP dan PHLN.

“Untuk itu tolong dilakukan pencermatan secara mendalam dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan agar tidak overlapping. Ini yang penting sekali,” ujarnya berupaya mengingatkan.

Konkretnya, pembiayaan dari PNBP hanya dilakukan untuk mendukung pembiayaan yang sangat urgen, namun belum dianggarkan oleh APBN. Contoh, misalnya untuk penguatan server database. Atau program peningkatan kapasitas SDM, tetapi tidak tercover di APBN.

“Untuk PHLN dari Bank Dunia dari sisi perencanaan kegiatan sudah ada. Ini juga tidak boleh overlapping dengan kegiatan yang dibiayai dari APBN rupiah murni maupun PNBP,” tandasnya.

Teguh pun kembali menekankan, bagi sebagian instansi mungkin akan senang dengan anggaran yang sangat besar. “Tetapi bagi kita di Dukcapil mungkin tidak terlalu. Hanya karena kewajiban kita harus ditopang dengan biaya besar, maka mau tidak mau suka atau tidak suka kita harus tetap semangat mengemban amanah mengelola sekitar Rp2,4 triliun, agar peran dan tupoksi Ditjen Dukcapil bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan pelayanan kepada masyarakat harus tetap meningkat kualitasnya semakin prima untuk kemajuan bangsa dan negara,” tutur Teguh mengarahkan.

Dirinya pun wanti-wanti berpesan, lakukan semuanya sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. “Lakukan dengan penuh transparan, profesional dan akuntabel. Saya sama sekali tidak ingin kejadian suram dan traumatik di masa lalu sampai terjadi lagi pada kita semuanya. Jangan sampai itu terulang lagi,” tandasnya.